Friday Aug 22

Kominfo Tetap Awasi Operator

Jakarta - Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih untuk surat yang dikirimkan DPRD Badung kepada Menkominfo Mohammad Nuh terkait permintaan teguran kepada operator yang melanggar aturan pembangunan BTS.

Dikatakan Kabag Pusat Informasi dan Humas Depkominfo Gatot S. Dewa Broto, hal ini sebagai bagian dari hakekat silaturahmi dan komunikasi yang terjalin baik di antara sesama lembaga publik terhadap suatu masalah yang menjadi domain Depkominfo.

Hanya saja, lanjut Gatot, terkait permintaan DPRD Badung kepada Menkominfo untuk memberi teguran kepada penyelenggara telekomunikasi akibat masalah pendirian BTS baik yang ada di Kabupaten Badung maupun di berbagai tempat di seluruh Indonesia yang dianggapnya ada yang melakukan pelanggaran, Menkominfo baik ada atau tidak ada permintaan pemberian teguran tetap akan melakukannya.

"Ketentuan tentang hal ini diatur di dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/2/2008 tentang Pedoman Penggunaan dan Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi, yang menyebutkan, bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal," ujar Gatot dalam keterangan resminya.

Sehingga, kata Gatot, tidak perlu harus Menkominfo yang memberikan teguran, tetapi cukup Dirjen Postel yang saat ini dijabat oleh Basuki Yusuf Iskandar.

Hukuman yang diberikan bisa sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

"Pasal ini cukup kuat untuk memberi kewenangan kepada pemerintah (baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah) untuk melakukan penindakan atas pelanggaran terhadap Peraturan Menteri Kominfo No. 2/PER/M.KOMINFO/2/2008 ini," tandas Gatot. (Ardhi Suryadhi - detikinet)